Pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan karena telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI). Alasan lainnya, Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Apalagi, pengembangan perbankan syariah pada dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak terlayani jasa perbankan konvensional karena masalah keyakinan, terutama yang berkaitan bunga bank. Di samping itu, pengembangan perbankan syariah merupakan bagian
dari program restrukturisasi perbankan dalam kerangka peningkatan ketahanan sistem perbankan dan meningkatkan keragaman jasa perbankan.

Dalam upaya mendorong pengembangan perbankan syariah nasional, diperlukan usaha untuk memperluas jaringan perbankan syariah pada wilayah-wilayah yang dinilai potensial dan membutuhkan jasa perbankan syariah. Perluasan jaringan perbankan syariah bersifat market driven, yaitu berdasarkan kebutuhan dan kesediaan bank untuk memberikan jasa syariah. Dalam kaitan itu, diperlukan data dan informasi yang lengkap serta akurat untuk memberikan gambaran kebutuhan dan potensi pengembangan bank syariah.

Potensi tersebut dapat dipandang dari sumber daya dan aktivitas perekonomian suatu wilayah, serta dari pola sikap dan preferensi pelaku ekonomi terhadap produk dan jasa bank syariah. Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi itu, BI bekerja sama dengan lembaga penelitian tiga universitas di Jawa melakukan penelitian mengenai potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank Syariah di Pulau Jawa. Yaitu, LP-IPB Bogor untuk wilayah Jawa Barat, LP-Undip Semarang untuk wilayah Jateng dan DIY, serta PPBEI-FEUnibraw untuk wilayah Jatim. Tujuan penelitian yang dilakukan November 2000 itu sendiri untuk pemetaan (mapping) potensi pengembangan bank syariah yang didasarkan pada analisis potensi ekonomi dan pola sikap/ preferensi dari pelaku ekonomi terhadap produk dan jasa bank syariah. Juga untuk mempelajari karakteristik dan perilaku dari kelompok masyarakat pengguna atau calon pengguna jasa perbankan syariah sebagai dasar penetapan strategi sosialisasi dan pemasaran perbankan syariah.

Menurut surve BI bahwa dari lebih kurang 4.000 responden yang tersebar di empat provinsi, sebagian besar (>95 persen) berpendapat bahwa sistem perbankan penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Kesan umum masyarakat tentang bank syariah adalah: (i) identik dengan bank dengan sistem bagi hasil, dan (ii) bank bagi umat Islam. Sebagian wilayah di mana telah beroperasi Bank Muamalat Indonesia (BMI), kesan baik/buruk bank BMI tidak dapat dilepaskan dengan kesan masyarakat tentang bank syariah, meskipun bank-bank syariah baru berdiri termasuk BPR Syariah Masih adanya keraguan akan hukum bunga bank dalam sistem perbankan konvensional, dipandang dari aspek pemahaman agama, maka diperlukan informasi mengenai pandangan masyarakat mengenai sistem bunga dari aspek pemahaman agama. Beberapa catatan khusus berkaitan dengan persepsi tentang praktik perbankan syariah adalah bahwa sebagian besar responden (94 persen) yang telah diinformasikan mengenai prinsip operasional dan akad perbankan syariah menyatakan bahwa sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga pada perbankan syariah dapat diterima dan dianggap menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah. Namun demikian, 10,2 persen responden mempunyai pandangan skeptis yang menyatakan bahwa praktik bank syariah sama saja dengan bank konvensional dan 16,5 persen responden menyatakan bahwa bagi hasil dan mark-up dalam prinsip murabaha (jual beli) pada bank syariah sama saja dengan bunga.

Survei menunjukkan bahwa tingkat pengenalan (awareness) masyarakat (di Pulau Jawa) tentang keberadaan sistem perbankan syariah (di samping bank-bank konvensional) relative tinggi (Jabar: 88,6 persen, Jateng dan DIY: 71,2 persen, Jatim: 72 persen). Informasi media massa, kegiatan sosialiasai dan mulai tumbuhnya kantor-kantor bank syariah baru, telah meningkatkan awareness masyarakat akan penerapan dual banking system di Indonesia. Meskipun demikian, tingkat pemahaman mengenai bagaimana mekanisme penentuan bagi hasil (return), karakteristik produk dan jasa, serta akad-akad bank syariah, secara umum masih rendah.

Berdasarkan penilaian tentang faktor-faktor yang memotivasi masyakarat untuk menggunakan jasa bank syariah, khususnya bagi responden yang telah menggunakan dan berkeinginan untuk menggunakan jasa bank syariah, didominasi oleh faktor-faktor rasional seperti kualitas pelayanan, kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan pengguna jasa dan fasilitas serta kemudahan teknologi yang ditawarkan. Sedangkan faktor pertimbangan keagamaan (yaitu masalah halal/haram), ternyata bukanlah menjadi faktor motivasi utama dari sebagian besar responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa segmen pengguna jasa yang
digolongkan sebagai Nasabah alim (pious customer) relatif kecil.

Suatu masukan penting bagi bank-bank syariah antara lain adalah, bahwa masyarakat non-nasabah bank syariah yang diberi penjelasan tentang sistem, produk dan jasa serta kehalalan bank syariah mempunyai kecenderungan kuat untuk memilih bank syariah, namun sebaliknya nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti jadi nasabah antara lain karena kualitas pelayanan yang kurang baik dan atau adanya kecurigaan dan keragu-raguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah oleh bank-bank syariah dimana mereka menggunakan jasa bank.

Kecurigaan dan ketidakpuasan tersebut dapat didasarkan pada pengalaman interaksi dengan sejumlah bank syariah (khususnya BPRS-Bank Perkreditan Rakyat Syariah) yang memang belum melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara konsisten ataupun karena prasangka, salah interpretasi dan bias komunikasi dari masyarakat pengguna jasa bank syariah. Prasangka, salah interpretasi dan bias komunikasi ini dapat disebabkan karena paradigma dan terminologi bunga yang digunakan masyarakat masih sangat kental dan terus menjadi acuan dan pola pikir bagi pengguna jasa perbankan bahkan bagi sebagian banker syariah.